Tempunak Kapuas, Sosialisasi mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digelar di Aula BPD Tempunak, Kapuas. Kegiatan ini membahas penggunaan bantuan oleh keluarga penerima manfaat serta alasan mengapa sejumlah warga keluar dari daftar penerima. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ibu Fitri. Dalam pemaparannya, Ibu Fitri menjelaskan bahwa bantuan PKH bukanlah bantuan tunai biasa yang bebas digunakan, melainkan harus diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa penggunaan yang dianjurkan antara lain: Pendidikan anak, seperti membayar keperluan sekolah dan membeli perlengkapan belajar. Kebutuhan pangan dan gizi keluarga, misalnya beras, telur, dan bahan makanan pokok lainnya. Kesehatan, seperti membeli obat atau membiayai pemeriksaan kesehatan dasar. Ibu Fitri juga mengingatkan bahwa bantuan tidak boleh digunakan untuk membayar utang atau pinjaman online, membeli rokok dan minuman keras, membeli barang mewah, atau mengisi saldo game online. Jika ditemukan penyalahgunaan, status penerima dapat ditinjau kembali. Menjawab pertanyaan warga, Ibu Fitri memaparkan beberapa penyebab seseorang atau keluarga keluar dari daftar penerima PKH: Kondisi ekonomi sudah membaik, sehingga keluarga dianggap sudah “lulus” dan tidak lagi masuk kategori miskin atau rentan miskin. Komponen PKH tidak lagi terpenuhi, misalnya anak sudah tamat sekolah, ibu hamil sudah melahirkan, atau anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas berat sudah meninggal. Data tidak sesuai, seperti adanya anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, atau Polri, atau data rekening yang tidak valid. Masalah administrasi, seperti penerima meninggal dunia, pindah domisili, atau nama dan NIK tidak cocok saat verifikasi rekening. Ibu Fitri menegaskan bahwa pengeluaran dari daftar penerima bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data. Ia mengimbau warga untuk melaporkan perubahan kondisi keluarga kepada pendamping PKH atau aparat desa agar data selalu diperbarui. Sosialisasi ini juga menegaskan bahwa PKH merupakan bantuan bersyarat. Penerima manfaat wajib memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak tetap bersekolah dan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Masa kepesertaan PKH dibatasi maksimal 5 tahun, kecuali untuk komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Di akhir kegiatan, Ibu Fitri berharap bantuan PKH dapat digunakan secara tepat guna dan tidak menimbulkan ketergantungan. Tujuan akhir PKH adalah mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi. Navigasi pos Rapat koordinasi dan pembinaan oleh inspektorat dan kominfo kab sintang